Jakarta, Tribunsatu.com Presiden Joko Widodo Dibuka untuk mendapatkan penabalan gelar adat Datuk Seri Setia Amanah Negara dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Ketua Umum LAM Riau, Datuk Seri H. Al Azhar mengatakan bahwa lembaga adat telah bersepakat untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Presiden dengan memberikan gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara.

"Insyaallah kami sudah jelas untuk memberikan ucapan terima kasih sekalung budi, tanda terima kasih. Yang dapat dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau yang sangat sesuai dengan memberikan Yang Mulia Bapak Presiden.

Gelarnya adalah Datuk Sri Setia Amanah Negara yang Adalah seorang petinggi yang berseri-seri, bercahaya, untuk membersihkan negara yang dibebankan kepada beliau, "ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.

Saat menerima perwakilan dari LAM Riau di Istana Merdeka, Presiden pertama untuk proses adat tepak sirih. Proses untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Pertimbangan yang diberikan oleh LAM Riau sebelum memutuskan untuk memberikan gelar adat kepada Presiden. Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM RIAU, Datuk Seri Syahril Abu Bakar, dalam kesempatan yang mengatakan bahwa yang pertama adalah Presiden Joko Widodo tentang penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera.

"Lebih kurang 17 tahun lamanya masyarakat adat Melayu Riau dan masyarakat Riau pada umumnya didatangi oleh sesegera mungkin. Provinsi Papua. Alhamdulillah sudah 3 tahun terakhir ini lagi di negeri kami, "ujarnya.

Kemudian, program Presiden dan ladang minyak di Blok Rokan juga diapresiasi oleh LAM Riau. Saat ini mengelola Blok Rokan telah kembali dikuasai Indonesia dan dapat dinikmati oleh pemerintah daerah Riau. Sebelumnya, blok tersebut dikuasai dan dikelola oleh Chevron sejak tahun 1924.

"Sebaiknya orang-orang blok Rokan ini ada di Provinsi Riau dan kembali ke bangsa Indonesia, dikelola oleh Pertamina, dan alhamdulillah pemerintah daerah melalui perusahaan-perusahaan yang bisa bersama-sama mengelola Blok Rokan," ucapnya.

Selain itu, masyarakat adat Riau juga diberikan kepada Presiden Joko Widodo atas ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Dengan demikian, tanah adat atau ulayat kini dapat disertifikatkan dan berkembang luar biasa terhadap masa hidup dan masa depan masyarakat adat.

"Ini memperpanjang panjang Lembaga Adat Melayu Riau. Hampir 20 tahun kami memperjuangkan dan mencabut hak milik masyarakat sekaligus memberikan status sertifikat kepada tanah ulayat ini," kata Syahril.

Syahril mengatakan, Kepala Negara berkenan untuk menerima penabalan gelar adat dari LAM Riau. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan menerima gelar tersebut pada 15 Desember 2018.

"Ini yang menjadi dasar kami, di samping jalan tol dan sebagainya, ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah. Beliau mengeluarkan berkenan dan insyaallah tanggal 15 akan datang ke Riau," ujarnya.

Turut mendampingi Presiden saat menerima perwakilan LAM yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden. (suriyati / ria)